Akses Sanitasi Layak 69 Persen dan Air Minum 95 Persen, Masih Jadi PR Kabupaten Wonosobo

- 26 Januari 2024, 19:32 WIB
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi dan HALS, di Hotel Krisna kamis, 25 Januari 2024.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi dan HALS, di Hotel Krisna kamis, 25 Januari 2024. /Bag Prokompim Kab Wonosobo

KABAR WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) penting yang harus segera diselesaikan terkait akses sanitasi dan air minum. 

Hal itu disinggung Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar bahwa Wonosobo belum paripurna terkait akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi dan HALS, di Hotel Krisna kamis, 25 Januari 2024.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati didampingi Kepala Bappeda Supriyadi dan Kabid Cipta Karya DPUPR Wiryawan.

"Kita masih punya PR yang harus segera diselesaikan, karena Wonosobo belum paripurna terkait akses sanitasi dan akses air minum," katanya.

Baca Juga: Cuaca Tak Menentu, Tanah Longsor Terjadi di Desa Pulus, Sukoharjo Wonosobo

Senada disampaikan Kabid Cipta Karya DPUPR, Wiryawan. Dikatakan akses air minum dan sanitasi yang ada di Kabupaten Wonosobo masih dibawah target, akses air minum yang seharusnya sudah 100 persen namun dalam RPJMD menurut perhitungan, pihaknya mengakui baru tercapai 95 persen. Sementara akses sanitasi layak baru tercapai sekitar 69 persen sehingga menurutnya hal ini memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Betul memang secara akses air minum dan sanitasi target kita masih dibawah semua, contoh akses air minum di RPJMD kita harusnya 100 persen namun menurut perhitungan kita baru 95 persen, sanitasi juga sama, sanitasi yang layak yang kita targetkan sekian persen namun baru tercapai 69 persen sehingga masih ada Gap," jelasnya.

Wiryawan menuturkan jika semuanya dibebankan kepada APBD, pihaknya meyakini tidaklah mungkin karena anggaran yang terbatas. Sehingga harus menggait bantuan dari pusat melalaui Dana Alokasi Khusus Sanitasi dan Hibah Air Limbah Setempat (DAK HALS).

Outputnya akan bermuara pada pembangunan prasarana sanitasi dan air minum yang diharapkan bisa mendongkrak untuk mengejar ketertinggalan capaian tersebut.

Baca Juga: Senin Presiden Jokowi akan Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah di Kabupaten Wonosobo, Selasa di Grobogan

"Nah gap ini kalau semua dibebankan ke APBD tidak mungkin karena dananya terbatas. Sehingga memang bener-bener mengharapkan bantuan dari pusat melalui DAK HALS ini. Yang nanti bermuara atau outputnya akan membangun prasarana sanitasi dan air minum. Ini nanti akan dihitung, sehingga menjadi salah satu tambahan akses air minum yang bisa menambah mendongkrak capaian yang masih ada gap tadi", tuturnya.

Wiryawan menambahkan, untuk mendukung pengelolaan Kegiatan DAK Air Minum, DAK Sanitasi dan Hibah Air Limbah Setempat (HALS) yang baik, diperlukan adanya penguatan kapasitas pelaksana lapangan yang ditekankan pada upaya peningkatan pengetahuan maupun keterampilannya, dalam hal ini adalah Tenaga Fasilitator Lapangan baik Teknis maupun Pemberdayaan.

Sebagaimana diketahui bahwa Tenaga Fasilitator Lapangan inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksana kegiatan, karena mereka yang mendampingi langsung masyarakat dari proses awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga: Pelatihan Teknologi Olahan Sayur untuk Petani Wonosobo Diharapkan Bisa Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Sementara pada kesempatan itu dihadapan para peserta, Wakil Bupati menegaskan, agar pelatihan ini diikuti dengan santai namun serius, mengingat PR kedepan masih panjang dan perlu penanganan dan pemikiran. "Pelatihan ini menjadi penting, maka saya minta ini diikuti dengan baik, santai tapi serius, mengingat PR kedepan masih panjang dan itu perlu penanganan dan pemikiran yang sungguh-sungguh termasuk panjenengan semuai ini. Pelatihan ini harus diterima dengan baik, diserap dan diimplementasikan dan digunakan sebaik-baiknya".

Gus Albar berpesan, karena DAK ini menggunakan anggaran swakelola sehingga dituntut harus profesional. Maka harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, namun harus fleksibel.

"Pesan saya karena ini swakelola maka harus profesional, agar tidak terjebak didalamnya. Harus sesuai dengan aturan yang ada tapi tidak kaku terhadap masyarakat," harapnya.

Menurutnya, untuk mengejar ketertinggalan ini perlu adanya sinergitas kerjasama serta niat keras dan ikhlas. Selain itu memerlukan banyak improvisasi inovasi dan berbagai hal untuk mempercepat program ini.

Baca Juga: Jokowi Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah di Wonosobo, Ingatkan untuk Hati-hati Saat Diagunkan

"Sebisa mungkin segera selesai namun dengan kualitas yang baik, dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Jika dilakukan benar-benar dan terarah serta diimplementasikan dengan perhitungan dan ukuran yang baik tepat waktu tepat guna dan manfaat pasti akan diterima masyarakat dengan baik pula. Sehingga manfaatnya akan dirasakan lebih lama. Saya rasa inilah yang akan menjadi faktor utama mengejar ketertinggalan itu," tambahnya.

"Harapan saya ini dilakukan secara totalitas. Lebih memperkaya ilmu dan pengalaman kita untuk program atau proyek pendampingan ini agar kualitas yang dihasilkan nanti bisa kita pertanggung jawabkan. Sehingga kualitas pembangunan di Wonosobo bisa meningkat dan menjadi andalan untuk melakukan langkah kongkrit dalam membentuk dan meningkatkan SDM yang membanggakan," pungkasnya.***

Editor: Erwin Abdillah

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kab Wonosobo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah