Network
KABAR WONOSOBO - Bawaslu Wonosobo menggelar konferensi pers terkait dugaan pelanggaran anggota KPU Wonosono yang telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak terkait.
"Kami sampaikan progres ke jurnalis dan hari ini adalah puncak dari proses pemeriksaan. Subyek terlapor Riswahyu Raharjo sebagai Komisioner KPU Wonosobo periode 2023-2028. Dengan berbagai Pertimbangan upaya bawaslu bersama KPU untuk menjaga proses pemilu bisa berjalan dengan azas luberjurdil maka kasua ini segera tindaklanjuti," kata ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priadhi.
Menyusul laporan dari masyarakat yang mengatasnamakan Kompilasi pada 12 Februari 2024 lalu, segera diplenokan Bawaslu dan dilakukan serentetan proses klarifikasi yang dilaksanakan di hari yang sama dari malam hingga pagi hari berikutnya (13 Februari).
"Kami sudah lakukan klarifikasi pada semua pihak diantaranya PPK dari 10 kecamatan (17 orang), jajaran KPU dan anggotanya, Pengelola hotel, dan juga pelapor, serta anggota tim kampanye yang namanya disebut di rekaman (inisial W). Kemudian 15 Februari dihadirkan RR. Kami sertakan barangbukti rekaman CCTV, rekaman suara dan uang Rp252,5 juta.
Baca Juga: Oknum Komisioner KPU Wonosobo RR Belum Penuhi Panggilan Bawaslu, Sebut Sedang di Luar Wonosobo
Seluruh uang yang diterima ppk sudah ada di bawaslu," kata Sarwanto.
Ditegaskan Sarwanto bahwa ada indikasi terlapor RR secara aktif dengan inisiatifnya untuk mengoordinasi dan memberikan sejumlah uang untuk menggalang suara dan menguntungkan salah satu paslon. Tim sukses yang disebut inisial W juga telah diwawancara dengan 50 pertanyaan oleh Bawaslu.
RR diduga melanggar UU Nomer 7 tahun 2017 pasal 5546 dengan ancaman hukuman pidana penjara tiga tahun dan denda maksimal Rp36 juta.
"Berdasar pasal ini, pelanggaran juga dilakukan pada masa kampanye dan ada dua kejadian, pertama 17 Januari, kejadian kedua 3 Februari 2024. Sesuai dengan aturan Bawaslu dan Gakkumdu, ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hukum. Dan pagi ini, 20 februari 2024 tim Bawaslu telah melapor ke Polres dan secara administratif telah masuk," terangnya.
Selain dugaan pelanggaran pemilu, terlapor RR juga melanggar kode etik yang akan dilaporkan pad Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluDKPP
"Kasus ini diharapkan jadi pelajaran penting bagi Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu. Mengingat proses pemilu belum selesai, dan nanti akan ada Pilkada 2024. Dalam proses ini kami didampingi kepolisian dan kejaksaan. Dan proses yang dilalui adalah prosedur yang benar," imbuhnya.
Total uang yang dikembalikan dari PPK 10 kecamatan sebelumnya sejumlah Rp243 Juta dan setelah terkumpul semua ditambahkan dari PPK Garung yang diserahkan sehari kemudian menjadi Total keseluruhan senilai Rp252.500.000.
Rincian uang yang dikembalikan sebagai berikut. Kaliwiro Rp37.500.000, Selomerto Rp21 juta, Garung Rp30 juta, Wadaslintang Rp30juta, Leksono Rp19.500.000, Watumalan Rp33 juta, Kalibawang Rp 165 juta, Sapuran Rp30.500.000, Sukoharjo Rp34.500.000, Kejajar Rp26 juta.
Dari pihak Kejaksaan juga menyebut bahwa akan diterbitkan Sprindik di hari yang sama.
"Penelusuran PPK fokus dulu untuk kasus pidana dan kode etik. PPK yang diundang dan diklarifikasi menyebut asal uang dari RR. Sedangkan status sebagai komisioner disampaikan KPU masih aktif per hari ini," katanya.***
