Network
“Adanya keselarasan antara RKPD tahun 2025, RPJMD tahun 2021-2026, dan RPJPD tahun 2025-2045, menunjukkan bahwa rencana pembangunan daerah dapat sejalan dengan fokus prioritas pembangunan berdasarkan peluang yang dimiliki daerah, sebagai upaya mengentaskan permasalahan yang dihadapi daerah. Adapun prioritas kedua program pembangunan tahun 2025 terjabarkan dalam fokus-fokus prioritas pengembangan ekonomi daerah, yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata daerah tahun 2025,” jelasnya.
Lebih lanjut Afif menyampaikan, pembangunan daerah tidak terlepas dari capaian dan target kinerja kedepan, sehingga kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur secara akurat.
Tentunya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tidak terlepas dari usulan-usulan, baik dari masyarakat serta melalui musrenbang di berbagai jenjang, yang kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan program prioritas.
“Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Wonosobo untuk berpartisipasi memberikan aspirasinya demi kemajuan kabupaten kita, sehingga produk-produk pembangunan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat Wonosobo tanpa terkecuali, tidak hanya saat ini namun hingga dua dekade kedepan,” pinta bupati.
Baca Juga: Dinas Kominfo Cita-citakan UNSIQ sebagai Soko Guru Socmed Movement di Wonosobo
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Supriyadi menjelaskan, RPJPD 2025-2045, dengan kebijakan RPJMD 2021-2026 tahun ke-4 (tahun 2025), memiliki hubungan yang sinkron.
Di mana, RPJMD 2021-2026 dengan visi “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”, mendukung visi RPJPD 2025-2045, “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.
“Musrembang kali ini spesial karena ada Musrembang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045. Kemarin sudah dilaksanakan berbagai rangkaian mulai dari musrembang kecamatan, musrembang perempuan, dan aspirasi hasil reses DPRD diakumulasi semua disinkronkan kemudian disesuaikan dengan SIPD Kemendagri, setelah menjadi dokumen final itu menjadi dokumen rencana kerja pemerintah,” jelasnya.
Supri menyebut tujuan agenda itu adalah menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
Baca Juga: Sebanyak 123 PNS Wonosobo Masuki Masa Pensiun, Ini Pesan Bupati
