Network
KABAR WONOSOBO - Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren telah terbit.
Adanya pendanaan penyelenggaraan pesantren diharapkan semakin meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.
Selain itu, juga sebagai regulasi baru bagi pemerintah daerah untuk membantu dalam alokasi anggaran untuk pesantren.
Perpres pendanaan penyelenggaraan pesantren telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 September 2021.
Baca Juga: Isi Surat Edaran Ketentuan Kegiatan di Rumah Ibadah Selama PPKM 10-16 Agustus 2021 dari Kemenag
Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adanya pendanaan penyelenggaraan pesantren bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren.
Dalam penyusunan Perpres dilakukan oleh Kementerian Agama yang melibatkan pihak lintas kementerian atau lembaga negara dan pemangku kepentingan pesantren.
Adanya Perpres menjadi langkah positif untuk kemajuan pesantren, karena selama ini ada keraguan dari sebagian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pesantren.
Dalam pasal 9 Perpres disebutkan, bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.
Baca Juga: Kemenag Luncurkan Kartu Nikah Digital, 6 KUA di Banjarnegara Jadi Pilot Project pada Akhir Mei 2021
Pendanaannya melalui mekanisme hibah, penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, ataupun pemberdayaan masyarakat.
Terkait dana abadi pesantren Yaqut Cholil akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan selaku pengelola dana abadi pendidikan.
Terbitnya Perpres sekaligus menjadi kado peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021.
Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019.***
