KABAR WONOSOBO― Polemik di tubuh KPK memang belum ada habisnya hingga sekarang, terlebih setelah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hadir dan kian memperkeruh suasana.
Sebanyak 75 pegawai KPK senior yang taklulus TWK juga mendapat cap Taliban, tak pancasialis, sampai tak berideologi.
Banyak suara yang muncul ke permukaan mendapati kekacauan di tubuh badan independen tersebut, termasuk dari Amnesty International Indonesia melalui petisi yang tujukan khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: Akun Twitter dan Instagram Watchdoc Diretas, Diduga Akibat Wawancara 15 Anggota KPK Soal TWK
Petisi yang berjudul “Selamatkan KPK (lagi!), Tes Wawasan Kebangsaan Tak Boleh Jadi Screening Ideologi” tersebut telah diluncurkan pada tanggal 10 Juni 2021 melalui akun Twitter resmi Amnesty International Indonesia.
Selain itu, Amnesty International Indonesia menilai bahwa tes yang dilakukan untuk menjaring pegawai KPK yang berhak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dinilai diskriminatif dan akal-akalan belaka.
“Karena itu, banyak pihak menduga Tes Wawasan Kebangsaan adalah dalih untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda dari pemerintah,” tulis Amnesty International Indonesia melalui laman petisi.
Baca Juga: 51 Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK Bisa Bekerja Hingga 1 November 2021, dengan Pengawasan Ketat
Di dalam petisi tersebut, tertulis pula surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi dan Firli Bahuri mengenai TWK yang dinilai dapat melemahkan integritas KPK.
“Seseorang tidak seharusnya diberhentikan dari pekerjaannya hanya karena perbedaan pandangan dan kepercayaan agama atau politik pribadi,” tulis surat terbuka tersebut.
Seperti yang diketahui, pertanyaan di dalam TWK sendiri memang dinilai banyak pihak tidak berhubungan dengan kinerja para pegawai KPK.
Misal, pertanyaan mengenai pandangan peserta tes mengenai LGBT, beragama, hingga peraturan pemerintah yang tidak disukai.
“Saya yakin Bapak juga setuju bahwa KPK adalah lembaga yang krusial dan penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Indonesia bebas dari tindak para koruptor,” sambung surat tersebut.
Surat terbuka yang nantinya akan dikirim atas nama penanda tangan petisi tersebut menutup dengan kalimat desakan agar Jokowi dan Firli Bahuri segera melindungi KPK sebagai sebuah badan yang berintegritas.***