Network
Artikel tersebut menyebut bahwa polisi Indonesia cenderung menggunakan kekerasan ketika menghadapi massa.
Namun, enggan bertanggung jawab atas dampak negatif dari aksi mereka.
“Bagi saya, ini benar-benar fungsi dari kegagalan reformasi kepolisian di Indonesia,” kata Jacqui Baker, ekonom politik di Murdoch University di Perth, Australia, yang mempelajari kepolisian di Indonesia dikutip Kabar Wonosobo dari nytimes.com.
Artikel juga menyoroti kejadian lain yang juga melibatkan kegagalan polisi dalam menangani kerusuhan.
Polisi menembak dan membunuh 10 pengunjuk rasa yang menentang pemilihan kembali Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 2019.
Baca Juga: Saksi Mata Tragedi Kanjuruhan: Saya Bertahan di Tribun Meskipun Gas Air Mata Membakar Tenggorokan
Tahun berikutnya, polisi memukuli ratusan orang di 15 provinsi dengan tongkat saat mereka memprotes undang-undang baru.
Lebih lanjut, artikel yang ditulis oleh Sui Lee Wee tersebut menyebut bahwa aparat kepolisian Indonesia menjadi kejam setelah lengsernya rezim Soeharto pada 1998.
“Selama tiga dasawarsa pemerintahan diktator Soeharto, militerlah yang dipandang sangat berkuasa. Tetapi setelah kejatuhannya pada tahun 1998, sebagai bagian dari serangkaian reformasi, pemerintah menyerahkan tanggung jawab keamanan internal kepada polisi, memberikan kekuatan yang sangat besar kepada kepolisian,” tulis Sui Lee Wee.
