KABAR WONOSOBO – Freedom House, sebuah lembaga penelitian asal Amerika Serikat pada hari Kamis 4 Maret 2021 kemarin menurunkan status demokrasi di India dari "bebas" menjadi "bebas sebagian".
Lembaga tersebut juga menilai bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang tengah berkuasa telah mendorong India menuju otoritarianisme.
Laporan yang masuk dalam Freedom in the World yang di beri judul "Democracy Under Siege" mengatakan bahwa hak-hak sipil di India mengalami penurunan sejak Modi menjabat perdana menteri pada tahun 2014. Penurunan itu semakin kentara setelah ia menang secara telak pada pemilihan kedua pada tahun 2019.
“Telah terjadi lonjakan penekanan terhadap organisasi Hak Asasi Manusia, meningkatnya intimidasi terhadap akademisi dan jurnalis, dan serentetan serangan fanatik, termasuk hukuman mati, yang ditujukan pada komunitas Muslim di India,” sebut laporan itu.
Freedom in the World merupakan sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Freedom House dan konsisten menusun peringkat negara-negara berdasarkan hak politik dan kebebasan sipil, kemudian menempatkan negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut ke dalam tiga kategori: bebas, bebas sebagian dan tidak bebas.
Pada tahun 2021, skor India menurun dari 71 menjadi 67 jika dibandingkan tahun lalu dengan skor maksimum 100. Peringkat level negara juga jatuh, dari 83 menjadi 88 dari 211 negara dan entitas yang masuk dalam daftar.
Finlandia, Norwegia, dan Swedia menduduki peringkat teratas sebagai negara paling bebas di dunia, semuanya dengan skor 100. Sementara Tibet dan Suriah diberi skor 1.
Lembaga penelitian yang berbasis di Washington DC itu mencatat bahwa menurunnya tingkat demokrasi suatu negara dapat berdampak buruk pada standar demokrasi dunia. Indicator yang diambil berasal dari berbagai peristiwa termasuk demonstrasi.
"Tahun lalu, pemerintah meningkatkan perlakuan kerasnya terhadap pengunjuk rasa yang menentang undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, dan menangkap puluhan jurnalis yang menyuarakan kritik atas tanggapan pemerintah terhadap pandemi," tambahnya.
Skor India turun karena banyak faktor, termasuk independensi peradilan yang masih kurang, penggunaan hasutan dan berbagai tuduhan untuk menghalangi kebebasan berbicara, krisis migran karena lockdown semasa Covid-19, kebebasan di dunia maya yang semakin memprihatinkan dan pembebasan tersangka kasus pembongkaran Masjid Babri tahun 1992.
Freedom House bahkan membuat penilaian tersendiri terhadap "Kashmir India", melabelinya sebagai "bebas sebagian". Karena wilayah Line of Control itu, skornya turun dari 28 menjadi 27. Seperti kita ketahui, Kashmir adalah wilayah yang disengketakan antara Pakistan dan India, dan Kasmir India adalah wilayah Kashmir yang berada di bawah pengaruh administratif India.
Laporan itu mengambil contoh kasus fitnah dan penangkapan terhadap anggota gerakan misionaris Islam, Tablighi Jamaat, setelah mengadakan pertemuan di Delhi yang mana pemerintah mengaitkannya dengan penyebaran virus corona. Seluruh anggota yang berjumlah 36 orang menghadapi dakwaan, namun kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
Lembaga tersebut juga menyoroti undang-undang anti-konversi "love jihad" yang disahkan oleh negara bagian Uttar Pradesh India untuk melarang konversi agama secara paksa melalui pernikahan beda agama, dan berujung penangkapan sejumlah pria Muslim karena peraturan tersebut.
"Di bawah kepemimpinan Modi, India tampaknya telah menanggalkan kemungkinan untuk bisa menjadi pemimpin demokrasi global, mengangkat kepentingan segelintir nasionalis Hindu namun dengan mengorbankan nilai-nilai dasar atas inklusivitas dan persamaan hak untuk semua," ungkap laporan itu.
India bukan satu-satunya negara yang disorot dalam laporan tersebut karena skornya yang menurun. Penulis mencatat, populasi India yang besar telah menyeret persentase orang yang tinggal di negara dengan level demokrasi "bebas" di seluruh dunia turun di bawah 20 persen untuk pertama kalinya sejak 1995.
Baca Juga: Penjualan Pizza Papa John’s Meningkat di Masa Pandemi, CEO Rob Lynch Beberkan Rahasia Bisnis Berikut
Negara lain yang juga menjadi perhatian dalam laporan itu adalah China, yang dikatakan telah terlibat agenda disinformasi global dan ‘kampanye sensor’ sejak berusaha menutupi wabah Covid-19 yang terjadi di negaranya.
Dalam laporan tersebut, skor Hong Kong turun tiga poin setelah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro-demokrasi di sana. Belarusia kehilangan delapan poin setelah kerusuhan pasca pemilu di bulan Agustus yang mana terjadi gerakan besar-besaran massa melawan pemimpin otokratis Alexander Lukashenko.
Terakhir, Aljazair dan Venezuela, yang menghadapi tahun lalu juga mengalami krisis politik di internal negaranya masing-masing kehilangan dua poin.***