KABAR WONOSOBO – Beberapa waktu lalu, Uni Eropa mengisyaratkan akan memberi sanksi kepada China untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukannya terhadap etnis Uighur.
Namun ultimatum itu tidak lantas membuat China jadi gentar, bahkan ada indikasi negara tirai bambu itu akan melawan.
Selasa, 16 Maret 2021, Beijing mengatakan tidak akan tinggal diam jika Uni Eropa mencampuri urusan dalam negerinya.
Baca Juga: Normalisasi Hubungan UEA dengan Israel, Pangeran Abu Dhabi Tanam Investasi Senilai 173 Miliar Rupiah
Rabu, 17 Maret 2021, Duta besar Uni Eropa diharapkan dapat memberikan lampu hijau untuk pemberlakuan sanksi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia(HAM), terutama terhadap minoritas Muslim Uighur di China.
Dalam sebuah seminar dalam jaringan (daring) yang diadakan pada Selasa 16 Maret 2021, Zhang Ming, duta besar China untuk Uni Eropa menyatakan secara tegas pendirian negaranya.
“Kami menginginkan dialog, bukan konfrontasi. Kami meminta pihak Uni Eropa untuk berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan tersebut, " tegas Zhang Ming.
Baca Juga: Beijing Dilanda Badai Pasir Terbesar, 400 Penerbangan Dibatalkan dan 341 Orang Dilaporkan Hilang
"Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur," imbuh Zhang.
Dikutip Kabar Wonosobo dari Reuters, Tindakan Uni Eropa itu nantinya akan terdiri dari larangan perjalanan serta pembekuan aset terhadap empat pejabat China dan sebuah entitas.
Zhang sebagai juru bicara untuk China menolak tuduhan Uni Eropa yang menyatakan pemerintahnya melakukan penganiayaan dan kerja paksa terhadap warga Uighur di wilayah paling barat China, Xinjiang.
Baca Juga: Unik! Mushaf Al Qur’an dari Daun Kurma Ada di Wonosobo, Berasal dari 3 Sosok Misterius di Mekah
Ia berkata bahwa ‘pembenci China’ telah menyebarkan kabar bohong demi keuntungan politik.
Dia juga memperingatkan Uni Eropa agar tidak mengaitkan kesepakatan investasi yang dicapai kedua belah pihak pada bulan Desember dengan masalah hak asasi manusia atau tindakan Beijing di Hong Kong.
"Masalah ekonomi seharusnya tidak dipolitisasi," kata Zhang.
Baca Juga: Beberapa Negara Uni Eropa Hentikan Sementara Vaksin Astrazeneca, Ada Laporan Pembekuan Darah
UE menganggap pakta investasi yang telah ditandatangani dengan pemerintah China akan memberikan akses yang lebih baik ke pasar China bagi perusahaan Eropa dan memperbaiki neraca perdagangan yang tidak seimbang.
Tetapi permasalahan hak asasi manusia dapat membuat perjanjian itu sulit untuk segera terwujud.
Untuk merealisasikan pakta tersebut, kedua pihak harus mendapat persetujuan dari anggota parlemen Uni Eropa.
Baca Juga: NASA Kirim 2 Piringan ‘Emas’ Berisi Foto dan Suara untuk Alien yang Menemukan Voyager
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah negara yang terlibat tidak memiliki permasalahan besar dengan pemeliharaan hak asasi manusia, nilai yang juga tengah diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh negara-negara Uni Eropa.***