KABAR WONOSOBO – Tentara pasukan khusus telah menggulingkan presiden lama Guinea pada Minggu, 5 September 2021 kemarin.
Pasukan khusus Guinea itu mengatakan bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusinya serta menutup perbatasan jalur darat dan udara negaranya.
Kemiskinan dan korupsi telah mendorong mereka untuk mencopot Presiden Guinea, Alpha Conde dari jabatannya.
Baca Juga: Setidaknya 1000 Warga Sipil Terbunuh dalam Kudeta oleh Junta Militer di Myanmar Sejak Februari 2021
Tembakan dari para pasukan khusus itu meletus di dekat istana presiden Guinea di Ibu Kota Conakry pada Minggu pagi.
Beberapa jam kemudian beredar sebuah video di media sosial yang belum dapat dikonfirmasi pengunggahnya menunjukkan Presiden Conde di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh pasukan khusus.
Peristiwa ini disebut sebagai penyanderaan terhadap presiden untuk menggulingkan pemerintahannya.
Baca Juga: 30 Tahun Berkuasa, Presiden Chad Idriss Deby Mati Tertembak Usai Diumumkan Menang Pemilu
“Kami telah membubarkan pemerintah dan konstitusinya,” kata Mamady Doumbouya, kepala unit elit tentara pasukan khusus Guinea.
Doumbouya mengatakannya melalui siaran televisi pemerintah yang terlihat dirinya dikelilingi oleh delapan tentara bersenjata lainnya.
“Kita akan menulis ulang konstitusi bersama,” lanjut Doumbouya dalam siaran tv dengan latar belakang bendera nasional Guinea.
Baca Juga: Berani Kritik Kudeta, Model dan Aktor Tampan Paing Takhon Dijemput 8 Truk Militer Myanmar
Sumber-sumber militer mengatakan bahwa presiden dibawa ke sebuah lokasi yang dirahasiakan dibawah komando Doumbouya.
Para sumber itu pun mengatakan bahwa apa yang disebut dengan penculikan presiden itu melibatkan para pejabat senior pemerintah.
Sementara junta militer yang telah merebut kekuasaan tersebut mengatakan bahwa Presiden Conde tidak akan dirugikan dan dijamin kesejahteraannya.
Kelompok itu mengatakan bahwa para menteri dan kepala pejabat negara diundang untuk bergabung dalam sebuah pertemuan.
“Setiap orang yang tidak hadir akan dianggap sebagai pemberontak terhadap CNRD,” kata kelompok yang mengakui sebagai CNRD, Komite Reli dan Pembangunan Nasional.
Melihat peristiwa ini, PBB sangat mengutuk pengambilalihan secara paksa ini dan mengancam akan melakukan tindakan terhadap Mamady Doumbouya.
Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan pernyataan berjudul “On the military seizure of power in Guinea” dan menyesalkan peristiwa di Conakry.
Menurutnya, kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional ini hanya akan mengikis prospek Guinea terhadap kemakmuran, stabilitas, dan perdamaian.
“Tindakan ini hanya akan membatasi Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk mendukung Guinea saat menuju persatuan nasional,” kata pihak Departemen Luar Negeri AS.***