PBB Peringatkan Krisis akibat Kudeta Militer Myanmar Bisa Berakibat Kematian Massal Jika Tidak Segera Diatasi

Untuk itu, PBB menyerukan untuk segera mengambil langkah-langkah dan tindakan pencegahan untuk melindungi para warga Myanmar.

Tom Andrews, seorang pelopor khusus PBB untuk Myanmar menyerukan sebuah pernyataan pada Rabu, 9 Juni 2021.

Ia menyerukan tindakan internasional dengan mengatakan serangan oleh militer di negara bagian Kayah atau Karenni dapat mengancam nyawa ribuan orang baik pria, wanita dan anak-anak.

 Baca Juga: UNDP Sebut Pandemi dan Kudeta Mengancam Separuh Rakyat Myanmar Jatuh Dalam Kemiskinan Pada 2022

Negara-negara anggota PBB juga menyerukan kepada pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk mengizinkan akses bantuan penyelamat dan menghentikan kekerasan.

Namun sejauh ini, pihak militer Myanmar seolah mengabaikan kritikan internasional dan tetap menerapkan program lima poin.

Program lima poin itu disampaikan oleh Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri Myanmar saat pertemuan ASEAN dengan beralasan bahwa program tersebut adalah satu-satunya cara untuk memastikan sistem demokrasi yang disiplin dan murni.

 Baca Juga: Konsensus 5 Poin antara ASEAN dengan Pimpinan Junta Militer Dianggap Belum Selesaikan Krisis di Myanmar

Semenjak Februari lalu, Myanmar berada dalam kekacauan pengambilalihan militer yang menyebabkan protes di seluruh negeri.

Bentrokan dan pertempuran antara militer dengan kelompok etnis minoritas sering terjadi terutama di daerah perbatasan .