KABAR WONOSOBO - Hilangnya nama pendiri NU dari kamus sejarah Indonesia menuai berbagai protes dari berbagai kalangan.
Bersamaan dengan hilangnya nama K.H. Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah Indonesia, membuat geram karena dibarengi dengan munculnya sejumlah nama tokoh PKI.
Sebelumnya kamus yang terdiri dari II jilid itu, diterbitkan oleh Kemendikbud sempat menghebohkan sejumlah pihak, karena dinilai banyak kejanggalan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Jelaskan Soal Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021, Begini Alasan Lengkapnya
Berdasarkan informasi yang didapat, kamus sejarah jilid I berisi daftar informasi kesejarahan pada kurun waktu 1900 hingga 1950, atau masa pembentukan negara.
Sedangkan pada jilid II berisi informasi kesejarahan dalam kurun waktu 1951 hingga 1998 yang merupakan masa pembangunan negara.
Ada salah satu kejanggalan yang terdapat dalam kamus sejarah jilid I, karena tidak adanya keterangan tentang pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang berperan dalam melawan agresi militer Belanda.
Dari situlah berbagai protes dari berbagai kalangan berbagai atas hilangnya nama pendiri NU KH Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah Indonesia.
Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga ikut berkomentar tentang hilangnya nama pendiri NU dari kamus sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
Melalui akun twitter pribadinya pada hari Selasa, 20 April 2021 Hidayat Nur Wahid menuliskan
"Setelah hilangnya frasa Agama, Pendidikan Pancasila, sekarang muncul masalah baru dari Kemendikbud yang membuat kamus sejarah Indonesia," tulis Politisi PKS di akun Twitter-nya @hnurwahid.
Baca Juga: Jika UU ITE Tidak Beri Keadilan Jokowi Akan Minta DPR Revisi, Soroti Adanya Pasal Multitafsir
Dosen filsafat Rocky Gerung juga ikut bersuara dan menganggap hilangnya nama pendiri NU KH Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah Indonesia jilid I yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah sebuah tindakan fatal.
Kesalahan yang dilakukan Kemendikbud dalam menyusun kamus terjadi karena terlalu sibuk dengan urusan politik tanah air, salah satunya soal isu presiden tiga periode.
"Kalau terjadi kekeliruan, ada editor di bidang kebudayaan atau Mendikbud yang tidak awas. Karena terlalu sibuk dengan urusan tiga periode, urusan current political," kata Rocky Gerung dikutip dari tayangan di kanal Youtube-nya.
Menurut Rocky, sejarah sendiri itu juga merupakan bagian dari sebuah politik.
"Dalam sejarah, kita belajar tentang etika kekuasaan. Mempelajari sejarah artinya mempelajari etika kekuasaan," jelasnya.***