KABAR WONOSOBO –Pandemi Covid-19 di Indonesia telah memasuki tahun yang kedua sejak kasus pertama ditemukan pada 2 Maret 2020 lalu.
Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan selama pandemi covid-19, pemerintah Indonesia menyusun berbagai macam peraturan dan kebijakan darurat.
Selain tiga kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kebijakan lagi yang akan diuji coba selama masa darurat pandemi covid-19.
- Uji Coba Bebas Karantina di Bali
Pemerintah akan memberlakukan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang datang ke Indonesia melalui Bali.
Kebijakan tersebut rencananya akan mulai menjalani masa uji coba pada 14 Maret 2022 mendatang.
"Target 14 Maret 2022 dapat kita percepat satu minggu jika dalam evaluasi minggu depan tren kasus menunjukkan hasil yang membaik. Karena di Bali kelihatannya kemarin kami lihat selama beberapa minggu terakhir angkanya terus membaik," sebut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pasca rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Pengguna Lagu Bisa Kena Royalti, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu Diteken,
Meskipun tanpa karantina, ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh PPLN yang masuk lewat Bali untuk bisa mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu:
- PPLN harus menunjukkan bukti pembayaran pemesanan hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukkan bukti domisili Bali bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
- PPLN yang masuk ke Bali harus sudah vaksinasi lengkap atau booster.
- PPLN melakukan entry PCR-test dan menunggu hasil tes di kamar hotel. Apabila negatif,
- PPLN dapat bebas beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan.
- Saat hari ketiga di hotel, PPLN kembali melakukan PCR-test.
- Penerapan ketentuan tes antigen setiap hari kepada seluruh peserta acara internasional di Bali tanpa terkecuali, selama masa uji coba tanpa karantina.
- Kewajiban sponsor/penjamin untuk permohonan e-visa turis akan dicabut karena dianggap memberatkan wisatawan asing yang akan masuk ke Bali.
- Kebijakan corona di Indonesia saat ini juga dapat dilihat di halaman selanjutnya.
Baca Juga: Perdana Menteri Belanda Mengecam Perusuh Kebijakan COVID-19 yang Disebutnya 'Idiot'
- Kebijakan Corona di Indonesia Saat Ini: PPLN Masuk Tanpa Karantina
Jika penerapan uji coba tanpa karantina di Bali nantinya membuahkan hasil, pemerintah berencana akan memperluas cakupan kebijakan tersebut hingga ke seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Jika uji coba di Bali berjalan baik, maka kami akan perluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia sejak 1 April atau lebih cepat dari 1 April 2022. Namun, sekali lagi, kebijakan ini akan dilakukan berdasarkan data perkembangan pandemi ke depan," tambah Luhut.
Baca Juga: Pemerintah Hong Kong, China akan Semakin Memperketat Kebijakan Undang-Undang Sensor Film
- Memberlakukan transisi ke Endemi
Setelah 2 tahun berkutat dengan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia akan menurunkan status pandemi ke endemi secara bertahap.
Secara etimologis, endemi berarti wabah penyakit yang melanda atau menjangkiti suatu daerah atau satu golongan masyarakat saja, lebih kecil dari cakupan pandemi.
"Kita akan melakukan transisi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian," ucap Luhut.
Baca Juga: 4 Cara Mengatasi Capek Akibat Kerja Agar Kesehatan Tetap Terjaga Selama Musim Pandemi
Luhut juga menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi status pandemi bersama para pakar dan berupaya melakukan transisi status dari pandemi menjadi endemi.
"Kami akan terus melakukan evaluasi mengenai status endemi ke depan. Pemerintah menggunakan prakondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut, tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator WHO, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif. Prakondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan stabil atau konsisten," ucapnya.
Namun sebelum menurunkan status pandemi menjadi endemi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
"Pertama adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster utamanya bagi para lansia. Pemerintah juga terus mendorong dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah serta jajarannya untuk terus aktif menyosialisasikan dan maksimalkan jumlah vaksin booster," ucap Luhut.***