Network
KABAR WONOSOBO – Beberapa waktu belakangan muncul pembahasan publik mengenai pasal penodaan terhadap bendera negara.
Pasal yang disoroti khususnya mengenai pengibaran bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
Dikutip Kabar Wonosobo dari Antara News, salah satu pihak yang menganggap pasal tersebut tidak perlu ada dalam RUU KUHP adalah Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta, Prof Dr H Faisal Santiago.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prof Faisal dalam sebuah kesempatan pada Rabu, 30 Juni 2021.
“Bisa dibayangkan seseorang karena ketidakmampuan membeli bendera baru apakah harus dipidana, padahal yang bersangkutan sangat ingin mengibarkan bendera Merah Putih, misalnya pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus," kata Faisal.
Pernyataan itu dinyatakan oleh Faisal berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pasal 235 Huruf b.
Pasal tersebut menyebutkan adanya kemungkinan pemidanaan terhadap setiap orang yang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
Orang yang melanggar peraturan tersebut terancam denda paling banyak Rp10 juta. Peraturan itu juga membahas pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial.
