Network
Sebelumnya, dilansir Kabar Wonosobo dari Reuters, para pejabat China dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)terhadap minoritas Muslim Uighur China.
Pejabat perwakilan Uni Eropa menganggap pemberlakuan sanksi tersebut mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap etnis Uighur di Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.
Baca Juga: Jack Ma Terkonfirmasi Bukan Tahanan Rumah dan Masih 'Terbang' ke beberapa Kota di China
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim ditahan di kamp-kamp di wilayah barat yang terpencil di provinsi Xinjiang.
Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China telah melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi etnis.
Parlemen Belanda mengikuti Kanada dan Amerika Serikat dalam memberi label perlakuan China terhadap Uighur tersebut sebagai genosida, yang tentunya hal tersebut disangkal oleh pemerintah China.
Baca Juga: Beijing Dilanda Badai Pasir Terbesar, 400 Penerbangan Dibatalkan dan 341 Orang Dilaporkan Hilang
Merespon unggahan Duta Besar Uni Eropa tentang pembaharuan sanksi terhadap China, Duta Besar China untuk Uni Eropa, Zhang Ming, mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengubah kebijakannya.
"Sanksi bersifat konfrontatif, Kami menginginkan dialog, bukan konfrontasi. Kami meminta pihak Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur, karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada orang-orang," tegas Zhang Ming.
China menyangkal pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
